Penguatan Pengaduan PKH

Dalam kerangka pelaksanaan Pilot Project PKH Prestasi di Brebes, pada tanggal 18 Januari 2015 UPPKH bersama dengan Unicef mengadakan pertemuan untuk pengenalan  Rapid Pro sebagai tools pelaporan pelaksanaan Family Development Session (FDS) kesehatan di Brebes. Sebagai informasi, saat ini pelaporan pelaksanaan FDS di Brebes maupun di wilayah kohort 2007 (FDS 2015) di lakukan dengan paper based. Dengan uji coba Rapid Pro yang berbasis SMS,  apakah ini dapat meningkatkan kepatuhan pendamping sekaligus memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan pelaksanaan FDS. Uji coba pelaporan FDS kesehatan ini akan dilakukan hingga bulan Maret 2016. Sistem penyimpanan data Rapid Pro sampai saat ini bersifat cloud base. Unicef sendiri telah melakukan pengadaan voucher pulsa untuk kebutuhan pelaporan bagi 47 pendamping di Brebes.

Hadir mengikuti pertemuan ini adalah Divisi Monev dan SPM (Herman Susilo, Anto Roy, Tri Arifin Darsono & Setiawan), Kordinator Divisi SIM  (Nazar Ridha), Kordinator FDS (Attin Uttoro, Tim Unicef (Avita dan Jeff Hall), Data Analis (Harsa), Koordinator Regional Barat (Yudhi Haris), Tim Savica (pelaksana Monev PKH Prestasi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa itu PKH Akses

Gambar
Dalam rangka perluasan PKH tahun 2016 yang memiliki taget 6 juta KSM, sebaran PKH akan mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 kabupaten/kota. Dalam perluasan tersebut, akan ada penambahan kabupaten/kota baru sebanyak 38 kab/kota baru dan direncanakan 34 kabupaten ada di wilayah papua dan papua barat, 2 di kepri, 1 di sumbar dan 1 di bali. Apa itu PKH Akses ???? PKH akses merupakan pelaksanaan PKH di suatu daerah tertentu yang menemukan kendala dalam pelaksanaanya seperti: 1. geografis 2. kultur 3. budaya 4. SDM 5. ketersediaan faskes 6. ketersediaan fasdik 7. ketersediaan lembaga bayar Dalam rapat teknis yang dilakukan di Bappenas tanggal 27 Januari 2016, dijelaskan khusus untuk wilayah papua, karena sangat khusus karakteristiknya, baik geografis, sumber daya manusia, kultur, maka kebijakan pelaksanaan PKH Akses menjadi salah satu solusi untuk pelaksanaan PKH. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur PKM Bappenas dan dihadiri oleh UPPKH Pusa
Baca selengkapnya

cct indonesia

CONDITIONAL CASH TRANSFER ( bantuan tunai bersyarat) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut Conditional Cash Transfers (CCT), telah  dilaksanakan di  beberapa Negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan  merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin memper-tahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan social
Baca selengkapnya

JKN dan PKH

Gambar
Kamis, 28 Februari 2016 diadakan Rakor Teknis Pelaksanaan dan Implementasi Program Indonesia Sehat di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pada Tahun 2016 ini telah ditetapkan jumlah pesesrta BPJS melalui PBI sebanyak 92,4 juta jiwa. Hal yang menarik dari rapat tersebut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2015, bahwa sebagian besar anggota rumah tangga (ART) peserta PKH belum mendapatkan KIS.  Rapat Koordinasi Teknis ini dipimpin oleh PLT. Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenko PMK serta dihadiri oleh Pejabat eselon 1 dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, TNP2K, dan BPJS Kesehatan.
Baca selengkapnya